Situs Islam: Klub Sekolah Mentoring Agama Islam

Saatnya Menggusur Riba dari Perekonomian Indonesia

Posted by WD on October 9, 2008

15/9/2003 from: http://www.e-syariah.cjb.net

Hidayatullah Muttaqin

Dalil Syar’i Diharamkannya Riba
Secara umum riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan, baik
dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau
bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.[1] Definisi ini mencakup
segala jenis riba, baik yang pernah ada dalam jaman jahiliyah seperti
riba qardh, riba jahiliyyah, riba fadl, dan riba nasiah, juga praktik
riba di zaman sekarang baik dalam bentuk bunga bank, jual beli saham,
promes, LC, permainan valas, dll.[2]

Menurut An-Nabhani, orang yang melakukan riba, keuntungan yang dia
peroleh memiliki sifat mengeksploitasi tenaga orang lain sehingga
tanpa bekerja sedikitpun keuntungan tersebut dia peroleh. Selain itu,
keuntungan tersebut diperoleh secara pasti karena sudah menjadi aqad
dalam transaksinya.[3] Badr Ad Din Al Ayni mengemukakan, prinsip
utama dalam riba adalah penambahan dan menurut syariah riba berarti
penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.[4]

Adapun ayat yang secara final mengharamkan riba, QS. Al Baqarah 278
yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah
dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kamu orang-orang
yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu…”. Ayat ini dengan tegas mengharamkan riba untuk selama-
lamanya. Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, ayat ini merupakan
peringatan yang amat keras yang dalam bahasa zaman sekarang bisa juga
disebut ultimatum dari Allah. Betapa murkanya Allah terhadap pelaku
riba, sampai-sampai ancaman Allah ini lebih keras dari dosa yang lain.
[5]

Al Baihaqi dan Al Hakim pernah meriwayatkan sebuah hadist Rasulullah
SAW dari Ibnu Mas’ud. “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang
paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina
dengan ibunya”. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
Rasulullah SAW bersabda, “Pada malam perjalanan mi’raj, aku melihat
orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi
oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya pada Jibril
siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang
yang memakan riba.” Rasulullah juga mengingatkan bahwa orang yang
memakan riba, termasuk salah satu dari empat golongan orang yang
diharamkan masuk surga dan tidak mendapat petunjuk dari Allah.

Kemudian siapa sajakah yang terkena dosa riba sehingga mereka
mendapatkan ancaman dari Allah ? Dalam HR Muslim, “Jabir berkata
bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang
membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya,
kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.”

Larangan riba ini tidak peduli apakah banyak ataukah sedikit jumlah
riba yang diambil.

Bahaya Riba bagi Kehidupan Manusia
Hamka mengungkapkan bahaya riba, yakni riba merupakan suatu kejahatan
yang meruntuhkan hakikat dan tujuan Islam dan iman. Riba menyebabkan
hancurnya ukhuwah di antara orang yang beriman dan perselisihan
antara sesama manusia. Riba benar-benar merupakan pemerasan manusia
terhadap manusia yang lain. Segelintir orang yang menghisap riba
dengan enak-enaknya menggoyang-goyangkan kakinya dan dari tahun ke
tahun mereka menerima kekayaan yang berlimpah dengan tidak bekerja
sama sekali. Sementara orang yang dihisap riba memeras keringat hanya
untuk menambah kekayaan orang lain, seolah-olah dia menjadi budak dan
sapi perahan.[6]

Allah mengingatkan tentang bahaya riba ini di dalam firmannya QS. Al
Baqarah ayat 275, yang artinya “Orang-orang yang memakan riba itu
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila…”. Dalam ayat ini
dijelaskan bagaimana keadaan orang yang melakukan riba, yakni
merasakan kesusahan dan gelisah walaupun penghasilan dari riba sudah
begitu besar. Orang-orang ini diumpamakan sebagai orang yang kacau,
gelisah, resah karena kerasukan syaitan.[7]

Salah satu ekonom kapitalis sendiri, Keynes, menyebutkan bahwa riba
(maksudnya suku bunga) hanyalah angan-angan manusia belaka, manusia
dipaksa untuk menerima riba sebagai sesuatu yang baik dan wajar
padahal sebenarnya tidak demikian. Lebih fatal lagi riba telah
menyebabkan inefisiensi dan ketidakproduktifan di dalam masyarakat.
Riba akan menyebabkan sebagian masyarakat berperilaku malas,
eksploitatif dan spekulatif.[8]

Bahaya riba selain mengancam orang secara individu, juga mengancam
perusahan (BUMN dan swasta), bahkan keberlanjutan hidup suatu negara.
Para pelaku riba akan merasakan penyakit riba ini.

Riba dalam Kehidupan Sekarang
Dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam
aktivitas ekonomi seperti bank, asuransi, transaksi obligasi,
transaksi valas, dll, kita dihadapkan pada kondisi yang serba sulit,
karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur riba.
Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak riba. Hal ini bisa
terjadi karena tidak diterapkannya syariat Islam yang menjamin dan
menjaga kehidupan kaum muslimin dan umat lainnya.

Riba di zaman modern ini telah menjelma dan dilegitimasi oleh sistem
dan institusi/lembaga. Bank Sentral yang dimiliki setiap negara
seperti Bank Indonesia, menggunakan instrumen riba (bunga) sebagai
dasar kebijakan moneter dan dalam mempengaruhi sektor riil.

Untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1), untuk
menjaga inflasi dan stabilitas kurs rupiah di sektor moneter, serta
memicu gairah investasi di sektor riil, maka Bank Indonesia memainkan
instrumen suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan cara
menaikkan ataupun menurunkan tingkat suku bunga SBI tersebut.

Kebijakan bank sentral ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan
perekonomian dalam negeri, bahkan bagi suatu negara yang mempunyai
pengaruh yang luas dalam perekonomian dunia seperti Amerika Serikat,
kebijakan bank sentralnya (The Fed) dalam menaikkan atau menurunkan
tingkat suku bunga Amerika walaupun hanya satu persen saja akan
membawa pengaruh yang besar terhadap perekonomian global termasuk
Indonesia.

Dalam perekonomian kapitalis, perbankan memiliki peranan yang penting
dalam sendi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Hampir seluruh
aktivitas ekonomi masyarakat terkait dengan bank, seperti untuk
menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, ataupun
dalam memperoleh modal untuk membentuk dan mengembangkan usaha, juga
jasa-jasa perbankan lainnya seperti LC (letter of credit) untuk
ekspor impor, kartu kredit, transfer uang, dll. Namun, hampir seluruh
jasa-jasa perbankan konvensional tersebut terkait dengan bunga yang
secara sadar ataupun tidak sadar turut dinikmati masyarakat. Selain
bank, riba juga bisa dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya
seperti koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, dana
pensiun.

Pada sektor informal, riba dihidupkan oleh masyarakat dengan
memberikan pinjaman pribadi kepada pihak lainnya dengan mengenakan
bunga. Biasanya para peminjam adalah orang-orang kecil seperti para
petani, pedagang kecil, nelayan, sedangkan para pemberi pinjaman
kebanyakan para juragan kaya.

Perkembangan perekonomian yang berkiblat kepada kapitalis telah
membuat perolehan sumber-sumber keuangan tidak hanya cukup dari dunia
perbankan, karena itu muncullah sumber-sumber keuangan ribawi yaitu
pasar uang dan pasar modal. Di sini diterbitkan instrumen-instrumen
keuangan seperti obligasi (bonds) dan surat utang, saham, reksadana,
yang kemudian dapat diperdagangkan dalam transaksi derivatif
(financial derivativies). Transaksi ini antara lain berbentuk future
dan option yang terjadi di zero sum market (satu pihak diuntungkan
dan pihak lain dirugikan yang berarti zhalim dan terjadi
eksploitasi). Dalam transaksi derivatif ini juga diperdagangkan mata
uang.[9]

Selain melakukan pinjaman kepada bank, pemerintah, BUMN dan swasta
dapat memperoleh dana/modal melalui pasar modal dan pasar uang ini
dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pasar keuangan ini sarat
dengan kegiatan spekulasi yang bernilai ratusan miliar dolar setiap
harinya. Di sinilah sektor moneter (sektor maya) dengan cepat
menggelembung sehingga tercipta ekonomi balon (buble economic) yang
sangat rawan krisis.

Di tingkat negara riba telah lama mewabah. Hampir seluruh negara di
dunia melakukan utang-piutang baik terhadap negara lainnya maupun
dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World
Bank), IMF dan ADB dengan tingkat bunga tertentu dan syarat yang
memberatkan (zhalim).

Fakta Kerusakan Ekonomi Ribawi di Indonesia
Salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia dalam krisis
yang berkepanjangan adalah utang luar negeri, baik yang dilakukan
pemerintah maupun yang dilakukan swasta. Sampai akhir tahun 2001
total utang luar negeri Indonesia adalah US $ 139,143 miliar dengan
rincian US $ 72,197 miliar utang luar negeri pemerintah dan sisanya
sebesar US $ 66,946 miliar. Padahal utang luar negeri Indonesia pada
awal orde baru sekitar US $ 2,437 miliar.

Besarnya utang luar negeri Indonesia ini selain disebabkan oleh
pinjaman yang terus dilakukan setiap tahunnya, juga karena faktor
bunga. Khusus bunga utang luar negeri pemerintah yang dibayar dari
tahun 1989-2001 berjumlah US $ 46,631 miliar atau setara dengan Rp
419,679 trilyun (kurs Rp 9000 per dolar).[10] Kemudian selama tahun
1996-2000 total utang luar negeri Indonesia yang dibayar kepada
kreditur luar negeri adalah US $ 128,748 miliar. Dari jumlah
tersebut, beban bunga yang dibayar Indonesia sebesar US $ 38,025
miliar atau 29,53 persen[11]. Bila jumlah beban bunga tersebut
dirupiahkan dengan kurs Rp 9000 per dolar, maka beban bunga yang
dibayar Indonesia itu setara dengan Rp 342,225 trilyun. Beban bunga
utang luar negeri Indonesia selama lima tahun tersebut lebih besar
dari rencana penerimaan RAPBN 2003 sebesar Rp 327,834 trilyun yang
disampaikan presiden pada pidato kenegaraannya bulan Agustus lalu.
[12] Jadi bisa dibayangkan bagaimana susahnya pemerintah mencari
sumber penerimaan APBN sebesar itu, apalagi pemerintah mentargetkan
penerimaan dari pajak sebesar Rp 260,785 trilyun[13] (79,55 persen
dari total penerimaan RAPBN) yang berarti masyarakat kembali harus
berkorban banyak untuk membayar pajak.

Dalam RAPBN 2003, pemerintah menganggarkan Rp 80,89 trilyun untuk
membayar bunga utang dalam negeri dan luar negeri atau memakan porsi
43,4 persen dari belanja rutin. Bandingkan anggaran bunga utang ini
dengan anggaran pendidikan yang hanya berjumlah Rp 13,6 trilyun.
Akibat beban bunga ini, RAPBN 2003 mengalami defisit yang cukup besar
yaitu Rp 26,263 trilyun.[14] Defisit ini oleh pemerintah sebagaimana
biasanya berusaha ditutupi dengan privatisasi BUMN, penjualan aset-
aset yang ditangani BPPN, penghapusan subsidi untuk rakyat dan
meningkatkan penerimaan dari pajak. Tentu saja kebijakan ini akan
semakin memberatkan rakyat. Jelas APBN ini menggambarkan keuangan
negara tidak rasional.[15]

Sektor keuangan dan perbankan Indonesia juga mengalami kerusakan yang
sangat parah bahkan akut. Sejak dipermudahnya pendirian bank oleh
pemerintah melalui Paket Oktober (Pakto) 1988, maka dengan cepat
ratusan bank baru menjamur di Indonesia, sehingga semakin dekatlah
interaksi masyarakat dengan bunga. Akhirnya seiring dengan jatuhnya
mata uang rupiah dan krisis utang Indonesia, perbankan mengalami
kejatuhan yang luar biasa. Dari kredit macet, pelarian uang nasabah
oleh pemilik bank, sampai dengan ketidakmampuan bank untuk
mengembalikan dana masyarakat akibat mengalami rush.

Untuk mengatasi keadaan tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jumlahnya Rp 144,536 trilyun.
Menurut BPK, dari dana BLBI yang disalurkan Bank Indonesia tersebut
terdapat indikasi penyimpangan sebesar Rp 138,442 trilyun (95,78
persen) sampai 29 Januari 1999.[16]

Program penyehatan perbankan Indonesia yang dijalankan pemerintah dan
diawasi IMF, menyebabkan pemerintah terjebak pada utang domestik
sebesar Rp 600 trilyun lebih yang jumlahnya akan terus berkembang.
Utang domestik tersebut berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang
terdiri dari Rp 400 trilyun lebih dalam bentuk obligasi rekap yang
ditaruh di bank-bank rekap, dan sisanya SUP yang dikeluarkan untuk
mengganti dana BLBI kepada Bank Indonesia.[17] Ini merupakan suatu
yang tidak masuk akal. Karena sebelum terjadinya krisis perbankan,
pemerintah tidak memiliki utang dalam negeri, namun dengan
dikeluarkannya dana BLBI dan program penyehatan perbankan, pemerintah
harus menanggung utang dalam negeri yang jumlahnya sangat besar dan
beban ini harus ditanggung bersama rakyat Indonesia melalui APBN.

Setiap tahun jumlah bunga utang dalam negeri ini dibayar oleh
pemerintah antara Rp 50 sampai Rp 60 trilyun kepada Bank Indonesia
dan bank-bank yang direkap. Besarnya beban bunga ini tergantung
perkembangan suku bunga SBI. +Jika suku bunga SBI naik satu persen,
maka kira-kira beban bunga bertambah Rp 6 trilyun (hitungan kasar, 1%
x 600 trilyun).

Anehnya bank-bank yang masuk dalam program rekapitalisasi perbankan,
setelah dibiayai/direkap sehingga CAR-nya membaik, oleh pemerintah
dengan persetujuan DPR dijual kepada swasta. Misalnya kasus divestasi
saham BCA. BCA yang sudah disuntikkan modal dari obligasi pemerintah
senilai 60 trilyun dan setiap tahunnya menerima bunga obligasi rekap
rata-rata Rp 8,4 trilyun pertahunnya atau Rp 700 miliar perbulannya
[18] dijual seharga Rp 5,3 trilyun kepada investor dari Amerika,
Faralon Capital. Baru-baru ini pemerintah menjalin kesepakatan untuk
menjual 51 persen saham Bank Niaga kepada Commerce Asset dari
Malaysia seharga Rp 1,025 trilyun, padahal obligasi pemerintah di
Bank Niaga senilai Rp 9,5 trilyun.[19] Proses divestasi bank dalam
program rekapitalisasi ini akan berlanjut dengan penjualan bank-bank
lainnya.

Jauh sebelum terjadinya krisis perbankan, negara dan masyarakat sudah
mengalami kerugian akibat kegiatan ribawi ini. Menurut Rahmat
Basoeki, terjadi penjarahan periode pertama dana milik rakyat oleh
konglomerat di Bank Indonesia sebesar 100 trilyun melalui KLBI
(Kredit Likuiditas Bank Indonesia) periode 1985-1988. Periode kedua
tahun 1988-1996, yakni dengan dikeluarkannya kebijakan Pakto ’88 yang
membuat para konglomerat rame-rame mendirikan bank dengan janji bunga
yang tinggi sehingga berhasil menyedot dana masyarakat yang kemudian
dana tersebut disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri.
Akibatnya bank-bank para konglomerat tersebut sekarat bahkan tidak
dapat mengembalikan dana masyarakat sedangkan mereka dengan enaknya
melarikan diri ke luar negeri beserta uang yang mereka jarah.[20]

Dalam perekonomian yang lesu, bank-bank hasil binaan BPPN tersebut
tidak menyalurkan dananya ke masyarakat, karena takut mengalami
kredit macet apalagi dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi.
Bank-bank tersebut justru menanamkan dananya pada aktivitas bunga
yang tidak berhubungan sama sekali dengan sektor produksi. Mereka
lebih senang mendepositokan ke bank lain, membungakan uang di pasar
uang antar bank, jual beli surat berharga seperti obligasi,
commercial paper serta transaksi derivatif lainnya, dan yang
terbanyak dengan membungakannya pada SBI. Hal ini membuat geram
Memperindag Rini Suwandi dengan mengirimkan surat kepada BI karena
dana masyarakat yang dikelola bank 90 persen (meminjam istilah
Hilmi) “menari-nari” di Bank Indonesia.[21]

Kebijakan Bank Indonesia memberlakukan suku bunga yang tinggi (tight
money policy) untuk menahan laju penurunan rupiah telah menyebabkan
sektor riil yang sudah bangkrut karena terlilit utang berbunga,
terpaksa terjatuh-jatuh untuk merangkak bangkit. Walaupun instrumen
SBI sudah dinaikkan tingkat suku bunganya (pernah mencapai 70 persen)
dengan harapan para investor dan spekulan memilih menanamkan modalnya
di perbankan Indonesia, namun kurs rupiah tetap lengser di kisaran
8.000-10.000 rupiah per dolar.

Berdasarkan analisa Dicki Iskandardinata (mantan bankir), terdapat
indikasi penyelewengan dana BLBI sebesar Rp 51 trilyun yang digunakan
oleh para pemilik bank untuk bermain valas. Jika dirupiahkan dengan
kurs rata-rata yang berlaku saat itu Rp 4000 per dolarnya, maka
permainan spekulasi mereka setara dengan 13 dolar Amerika.[22] Ini
merupakan seuatu yang sangat ironi.

Riba Harus Digusur
Penerapan ekonomi ribawi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan
masyarakat dan membangkrutkan negara. Jangankan melihat bagaimana
kondisi orang/ perusahaan yang bangkrut karena terlilit utang
berbunga, dan kondisi bank yang mengalami kredit macet, negara pun
merasakan pahitnya terlilit utang, sehingga menjadi negara kelas dua,
hina, mudah diinjak-injak orang, dan terutama kebijakannya dalam
mengelola perekonomian nasional terlihat “tidak waras” bagi
kepentingan masyarakat banyak.

Pemerintah yang terililit utang ribawi, berada dalam posisi yang
sangat lemah terutama ketika berhadapan dengan IMF, Bank Dunia,
Amerika, bahkan dengan negara sekecil Singapura. Pemerintah juga
takluk di bawah ketiak konglomerat dan cukong-cukongnya. Maka tak
heran kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi dan
pembangunan bukannya memihak dan menguntungkan bagi rakyatnya, tetapi
menguntungkan dan menghamba kepada Bank Dunia, IMF, negara-negara
maju, para investor, konglomerat dan pejabat korup.

Ancaman dan peringatan Allah SWT serta fakta kerusakan ekonomi ribawi
hendaknya benar-benar kita camkan. Jangan sampai kita tetap larut
dalam sistem riba ini. Maka tidak ada kata lain selain riba harus
digusur dari perekonomian kita.

Alternatifnya
Allah SWT mengingatkan kita dalam QS. Al Baqarah ayat 275, yang
artinya “…padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba…”. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa jual
beli sebagai cara untuk menambah kekayaan yang dibenarkan. Ini
berarti dalam bidang ekonomi, maka suatu perekonomian seharusnya
tegak berdiri di atas sektor riil bukan sektor non riil. Sektor riil
yang dimaksud di sini adalah usaha produksi, perdagangan, dan jasa
yang sesuai syariah bukan yang sesuai dengan hukum buatan manusia
seperti kapitalisme.

Menggusur riba dalam perekonomian harus diikuti dengan menggusur
kapitalisme baik sebagai sistem ekonomi maupun sebagai
ideologi/sistem kehidupan dari Indonesia. Karena itu, alternatif
praktis untuk mengikis riba sampai ke akar-akarnya adalah dengan
mengubah ideologi dan sistem negara termasuk sistem ekonominya dengan
disertai revolusi pemikiran masyarakat menjadi masyarakat yang Islami
sehingga tidak terjadi lagi eksploitasi di dalam masyarakat.

————————————————————————-

[1] Tazkia Institute, Riba dalam Persfektif Agama dan Sejarah, http://www.tazkia.com

[2] Jurnal Politik dan Dakwah Al Wa’ie, No. 4 Thn. I, 1-31 Desember 2000, hal. 36.

[3] Taqyuddin An-Nabhani (2000), Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persfektif Islam, Risalah Gusti, Surabaya, 201.
[4] Tazkia Institute, Riba dalam Persfektif Agama dan Sejarah, http://www.tazkia.com

[5] Hamka (1968), Tafsir Al-Azhar Djuzu’ III, PT Pembimbing Masa, Jakarta, hal. 80.

[6] Hamka, Op Cit, hal 80.

[7] Ibid, hal 75

[8] Majalah Dialog CSIC, No. 5 Thn. 1998

[9] Kavaljit Singh (1998), Memahami Globalisasi Keuangan: Panduan
Untuk Memperkuat Rakyat, Yakoma PGI, Jakarta, hal. 33.

[10] Hidayatullah Muttaqin, (2002), Skripsi: Resiko Utang Luar Negeri
Pemerintah Indonesia bagi APBN, Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin,
hal. 48

[11] Ibid, hal. 46

[12] Kompas, 18/8/2002

[13] Ibid

[14] Ibid

[15] Hidayatullah Muttaqin, RAPBN yang Irrasional, Banjarmasin Post,
26/8/2002

[16] Siaran Pers BPK, Tentang Hasil Audit Investigatisi atas
Penyaluran dan Penggunaan BLBI. http://www.bi.go.id

[17] Achjar Iljas, Menggugat Penjaminan Perbankan, Republika, 6/8/2002

[18] Susidarto, Di Balik Divestasi Saham BCA, Republika.

[19] Kompas, 17/9/2002

[20] Rahmat Basoeki Soeropranoto, Merampok Uang Rakyat, Republika,
28/8/2000

[21] H. Hilmi, SE, Perbaikan Ekonomi Bersama Bank Syariah, Makalah
Seminar Syari’ah Economic Days 2002 di Jakarta.

[22] Dicki Iskandardinata, BLBI: Bencana Luar Biasa Indonesia, Media
Indonesia, 14 /1/2000.

One Response to “Saatnya Menggusur Riba dari Perekonomian Indonesia”

  1. eD said

    Rasional Larangan Riba di http://muslimvillage.wordpress.com/2009/07/05/usury/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: